Dumai-infestigasi.com-Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Dumai PT.Pembangunan Dumai Di duga jadi Objek memperkaya diri bagi Direksi dari pada memberikan kontribusi setoran Pendapatan ke Kas Daerah.Hal ini di tandai dengan setoran PAD ke Kas Daerah pada tahun 2017 yang hanya sebesar Rp.232.388.639.Padahal target yang di tetapkan dan di setujui ketika pembahasan anggaran dengan Banggar DPRD Dumai untuk setoran pendapatan ke kas daerah tahun 2017 sebesar Rp.5 Miliar.Perbedaan yang cukup jauh antara Rp 5 Miliar dan Rp.232.388.639 di duga ada unsur korupsi.
PT.Pembangunan Dumai memperoleh suntikan dana segar dari APBD Dumai sebesar Rp.28 Miliar.Dana tersebut sebagian di gunakan untuk pembelian tanah Tempat Batching Plant, mesin pengolah material, pembangunan sarana serta pembelian beberapa unit Mobil Truck.
Pesatnya pembangunan infrastruktur di kota Dumai, di tambah berdirinya pabrik CPO di kota Dumai membuat bisnis batching plant sangat menguntungkan.Walau banyak perusahaan sejenis berdiri, namun rekanan dan perusahaan lebih memilih perusahaan milik daerah kota Dumai.Lalu, di mana letak minimnya setoran PT.Pembangunan Dumai ke kas daerah ?
Jajaran Direksi BUMD PT.Pembangunan Dumai dengan Direktur Utama Bennedi Boiman, mantan Ketua DPRD Dumai periode 1999-2004, Komisaris di jabat Wan Fauzi mantan Sekretaris daerah kota Dumai.Wan Fauzi telah menjabat komisaris selama 15 tahun.Wan Fauzi yang mengajak Bennedi Boiman untuk masuk awalnya ke jajaran direksi PT.Pembangunan Dumai dengan jabatan direktur operasional.Selain Bennedi Boiman, Wan Fauzi juga merekrut Annora Arsan,SE bergabung ke BUMD ini.Tiga serangkai ini adalah mantan Pengurus Koni Kota Dumai periode 2010-2014.Pada tahun 2016, Anggaran Koni Kota Dumai pernah di lakukan penyelidikan oleh Tipikor Polres Dumai, beberapa orang pengurus cabang olah raga telah di minta keterangan, namun hingga saat ini, kasus perkara di Koni Dumai semakin tidak jelas.
Gerbong Pengurus Inti Koni Kota Dumai di bawa ke PT.Pembangunan Dumai. Bennedi Boiman adalah orang politik bukan orang pebisnis.Hal ini terungkap beberapa komentar warga Dumai di media sosial seperti Face Book.Potensi pendapatan yang rendah karena masing-masing Direksi lebih banyak mengeluarkan dana Operasional seperti keluar kota.Di samping itu, pembelian bahan material di duga di gelembungkan, agar keuntungan perusahaan kecil dan kemungkinan dalam memesan material di duga mendapatkan fee atau komisi dari pemesanan material.
Faktor ini, yang menyebabkan PT.Pembangunan Dumai memperoleh keuntungan yang kecil dengan modal yang cukup besar serta Order yang cukup banyak.Laporan keuangan yang di susun oleh Akuntan Publik tidak menjadi suatu jaminan bersihnya PT.Pembangunan Dumai dari unsur korupsi, karena pencatatan laporan keuangan yang masuk dan keluar bisa di rekayasa, apalagi Akuntan Publik di bayar oleh perusahaan yang memesan.
Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Dumai curiga dan mempertanyakan kenapa setoran ke kas daerah hanya sebesar Rp.232.388.639 dari target Rp.5 Miliar.Ir.M.Hasbi dalam wawancara singkat dengan www.infestigasi.com senin (1/10/2018) menyatakan Bennedi Boiman selaku direktur utama harus bertanggung jawab dengan target Rp.5 Miliar.
Hasbi juga menyoroti tentang tugas dan fungsi komisaris yang mengawasi kinerja manajemen PT.Pembangunan Dumai, malah ikut bersekongkol dengan manajemen untuk membuat bangkrut PT.Pembangunan Dumai.” Ini adalah korupsi berjamaah “, tegas Hasbi berapi-api.Hasbi mendesak aparat Penegak Hukum, seperti Polri, Kejaksaan dan KPK untuk segera memeriksa para Direksi PT.Pembangunan Dumai.
Konfirmasi yang di ajukan kepada Direktur Utama PT.Pembangunan Dumai Bennedi Boiman melalui telepon Senin (1/10/2018), di jawab nanti saya terangkan, ujar Bennedi Boiman.(ricky)
