Dumai- Banjir Rob yang melanda Kota Dumai patut menjadi catatan dan menjadi evaluasi warga Dumai agar memilih pemimpin Dumai ke depan yang Berintegritas bukan menonjolkan Politik Identitas.Warga harus bijak memilih, jangan melihat dari penampilan luar seorang calon pemimpin yang kesannya seolah “Bersih” dan hanya pandai berkata-kata serta bersilat lidah, namun dalam pelaksanaannya “Tidak Bersih”.
Kinerja Pemerintahan Kota Dumai perlu di kritik karena menggunakan uang rakyat melalui tiap tahun APBD. 3,5 tahun menjabat Walikota Dumai, Kinerja H.Paisal tidak banyak berbuat untuk kepentingan persoalan banjir yang melanda Kota Dumai.Persoalan banjir yang melanda Kota Dumai dalam beberapa hari dan puncaknya Jumat (18/10/2024) membuktikan bahwa APBD Dumai dalam 3,5 tahun terakhir tanpa prioritas kepentingan umum yang sangat penting.
H.Paisal bangga bahwa selama kepemimpinannya APBD Dumai besar bahkan mencapai nilai Rp. 2,3 Triliun. Apa saja yang di bangun dana sebesar itu ? Prioritas apa yang di bangun ?Catatan redaksi, ada 3 hal yang menjadi prirotas dalam APBD Dumai.Pertama, Pembangunan Kawasan Dumai Islamic Center (DIC), Ke 2, Anggaran Bantuan Sosial (bansos) lewat Dinas Sosial dan dinas lainnya, Bansos dari bagian kesejahteraan rakyat. Yang ke 3, pembangunan untuk Instansi Vertikal.
Semenjak Paisal menjabat Walikota Dumai tanggal 26 Februari 2021 hingga tanggal 23 September 2024, program yang lebih menonjol kepada kepentingan pribadi dan kelompok.Hal ini di awali, ketika Paisal menjabat sebagai Walikota Dumai “Meminta” ke Perusahaan besar terutama perusahaan industri CPO untuk memberikan Dana CSR untuk membangun Dumai Islamic Center (DIC) di Jalan H.R.Subrantas.Komitmennya adalah Pemko Dumai tidak mengajukan Proposal CSR selama 3 tahun.
CSR Perusahaan untuk pembangunan DIC terkesan Paisal lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Seandainya Dana CSR di pergunakan untuk membangun sekolah tingkat SMP dan SLTA patut juga warga terbantu siswa masuk di sekolah negeri.Selain dana CSR, melalui APBD Dumai setiap tahun di kucurkan anggaran untuk kawasan DIC, pembangunan Penginapan bernama Idaman Guest House, lalu gedung pertemuan hingga akan ada Pesantren memakai eks kawasan Bangunan Dinas PUPR Kota Dumai. Beberapa bulan lalu, terpampang tiang Yayasan Pesantren di Trotoar Jalan HR Subrantas kemudian tidak nampak lagi. Sekretaris Daerah Kota Dumai Indra Gunawan ketika di konfirmasi secara langsung selepas membuka pameran perumahan di City Mall beberapa hari lalu, siapa pemilik Yayasan Pesantren di tanah milik daerah Jalan HR Subrantas, hanya menjawab singkat, kerjasama Pemko Dumai dengan pihak ke 3, Yayasan Pesantren. Ketika di tanya siapa Ketua dan pemilik Yayasan Pesantren, Indra Gunawan tidak menjawab dan berlalu pergi.Dari uraian di atas, jelas nampak di awal menjabat, Paisal terkesan lebih prioritas membangun Kawasan DIC bukan mengatasi persoalan banjir.
Setahun menjabat, Paisal sebagai Walikota Dumai mengatas namakan Pemko Dumai meminjam uang di Bank Riau Kepri Syariah, Rabu, 8 Juni 2022 sebesar Rp. 107 Miliar, Realisasi Dana Cash yang di terima Rp. 94.060.540.965,89 dengan waktu pinjaman 32 bulan dengan bunga 5,68 % per tahun.Bunga Bank berkisar hampir Rp. 13 Miliar.Dana pinjaman dari Hutang di Bank tersebut sebagian di pergunakan untuk pembangunan kawasan DIC bukan untuk penanggulangan banjir.
Poin ke 2 tentang Anggaran Bansos, tidak terlacak dan tidak terbuka siapa penerima dan pemanfaat bansos.Ada ketertutupan penerima Bansos tidak dapat di akses.
Poin ke 3, bantuan pembangunan untuk Instansi Vertikal.Padahal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Anggaran Instansi Vertikal melalui anggaran pusat atau APBN.Di era Walikota Khairul Anwar, permohonan bantuan untuk Instansi Vertikal tidak prioritas dan cenderung tidak di penuhi atau di abaikan.Namun di era Walikota Paisal, bantuan untuk Instansi Vertikal menjadi prioritas.Hal ini tidak terlepas dari kasus Dugaan korupsi Bansos Kesra tahun 2013-2014, di mana saat itu Kepala Bagian Kesra (kesra) adalah Paisal.
Di duga, H.Paisal berat menolak permohonan pengajuan bantuan yang di ajukan Instansi Vertikal. Kasus dugaan korupsi Bansos Bagian Kesra Pemko Dumai tersebut sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Pekanbaru dengan 2 orang terdakwa.
Paisal ketika di konfirmasi melalui aplikasi WA,Jumat (18/10/2024) terkait pertanyaan, selama kepemimpinan sebagai Walikota Dumai penanggulangan banjir tidak menjadi prioritas utama dan APBD hanya untuk anggaran bansos, pembangunan kawasan DIC dan pembangunan kantor Instansi Vertikal. Jika seandainya, anggaran tersebut di alihkan untuk penanggulangan banjir dapat membeli 10 unit Amphibi.
H.Paisal menjawab, Pasang Rob, saya masuk tahun 1999 sudah ada (Bahasa ini menandakan Paisal datang dan bekerja di pemerintahan Kota Dumai di mulai sebagai Honorer tahun 1999-red). Mustahil pasang Rob selesai 3,5 tahun. Dan tahun pertama covid.Hanya lebih kurang 2,5 tahun.Dan kita sudah siapkan Master Plan dan DED untuk pasang Rob dan Banjir.Butuh Rp.800 Miliar.Banjir tinggi karena selain pasang Rob curah hujan juga sangat tinggi.Dumai masih dalam aman karena langsung dalam hitungan jam sudah surut.Pengerukan sungai Dumai sudah kita lakukan karena bersifat jangka pendek.Dan hampir semua Daerah lebih parah dari Dumai, ujar Paisal.
Pernyataan yang di sampaikan H. Paisal tidak menjawab pertanyaan yang di ajukan terkait skala prioritas dalam APBD Dumai hanya untuk pembangunan kawasan DIC, Bansos dan bantuan pembangunan Instansi Vertikal.Tidak untuk penanggulangan banjir.(rh)
