Pekanbaru – Informasi yang di peroleh, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Job Kurniawan merekomendasikan seorang tenaga honor untuk bekerja di bagian tata usaha SMKN 2 Dumai inisial LS.Padahal menurut aturan yang ada, tidak ada penambahan tenaga honor bidang tata usaha di lingkungan pendidikan. Kebijakan yamg baru oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara/ Reformasi Birokrasi menyebutkan perekrutan pegawai untuk bidang kesehatan dan pendidikan melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau di singkat P3K.
Aktivis Pendidikan Riau Erwin Sitompul SPd menyikapi penerimaan tenaga honor melalui surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau tanpa mengikuti aturan dan peraturan yang ada.Menurut Erwin, bahwa belum lama ini Riau di hebohkan dengan adanya dugaan guru honor provinsi fiktif, hingga muncul larangan penerimaan tenaga honor baru.
Sebagai seorang aktivis pendidikan, Erwin mendesak agar jumlah tenaga honor guru dan Tata Usaha harus di lakukan verifikasi secara faktual. Di duga ada yang tidak sesuai ketentuan dan bahkan ada informasi dugaan guru fiktif yang masuk sebagai daftar penerima gaji namun orangnya tidak ada atau sudah meninggal, ungkapnya. Jika ada dugaan yang fiktif maka berapa banyak kerugian daerah atau negara. Hal ini harus di tindak tegas oleh penegak hukum, jika perlu KPK melakukan pengusutan ke Disdik Provinsi Riau,” harapnya.
Di tambahkan Erwin, kinerja Plt Kadisdik Riau Job Kurniawan patut di pertanyakan. Beberapa kebijakan di nilai keliru dan merugikan siswa.Erwin menjelaskan Juknis penerimaan siswa tidak berlandaskan keadilan. Sehingga siswa dari luar daerah tidak bisa mendapatkan pendidikan di sekolah favorit yang ada di Riau.
Bukan hanya itu saja, di SMA Plus Riau di kabarkan ada dugaan biaya dalam penerimaan siswa yang di bebankan membayar uang baju. Hal itu patut di pertanyakan karena sebelum ada dana bos uang baju gratis, kenapa justru ketika sudah ada alokasi dana BOS malah bayar ! “Hal ini harus di telusuri kemana aliran dana BOS yang sudah di berikan”, tegasnya.
Selain dana BOS, Erwin juga mempertanyakan terkait proses pencatatan dan penandatanganan ijazah sekolah yang sampai saat ini belum di terima siswa.”Kita heran kenapa ijazah sekolah formal belum selesai. Bahkan, ijazah siswa paket sudah terlebih dulu di bagikan sejak pertengahan bulan Juni lalu,” cetusnya.
Erwin mendesak Gubernur Riau Syamsuar mengevaluasi jabatan Plt Kadisdik Riau Job Kurniawan dan menempatkan orang yang kompeten serta memiliki konsep pendidikan yang berkualitas, bukan justru menuai banyak persoalan seperti sekarang ini.”Jika banyak persoalan di Disdik Provinsi Riau maka korbannya adalah sekolah dan bisa saja siswa akan di rugikan”, tegas Erwin.Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Provinsi Riau Job Kurniawan ketika di konfirmasi senin (1/8/2022) hingga berita di terbitkan tidak menjawab.(rh)
