Dumai-Pemerintah Kota Dumai tidak pernah serius mengatasi persoalan banjir yang melanda Kota Dumai.APBD Dumai dari tahun ke tahun tidak tepat sasaran dan tidak terfokus untuk mengatasi banjir di tengah Kota Dumai.APBD Dumai dari tahun 2021- 2023 hanya memihak untuk kegiatan pihak- pihak tertentu dan tidak menyentuh kepentingan umum atau masyarakat secara luas.Contohnya, pembangunan Kantor Instansi vertikal atau Instansi Forkompinda yang nilainya cukup besar.Menurut Aturan, Anggaran untuk pembangunan Instansi Forkompinda melalui Dana APBN atau dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Instansi di Pusat bukan melalui APBD Dumai.
Selain itu, pemborosan APBD Dumai terletak pada anggaran Normalisasi Saluran pada Dinas PUPR, Tidak pada Pokok persoalan mengatasi banjir di tengah kota Dumai karena letak Normalisasi Saluran kebanyakan di daerah pinggiran.Padahal dampak banjir Air Pasang Surut Air Laut yang mengenangi Jalan raya terletak di Kecamatan Dumai Kota. Air pasang surut air laut akan menghancurkan material seperti kerikil, pasir dan aspal sehingga jalan raya berlobang.Tentu, akan timbul biaya lagi untuk anggaran perbaikan jalan yang nilainya cukup besar akibat banjir.
Nah, selain APBD Dumai yang tidak tepat sasaran untuk kepentingan infrastruktur umum yang menyentuh rakyat banyak, Pemko Dumai juga menganggarkan cukup besar untuk kegiatan Dana Bansos lewat Bagian Kesejahteraan Rakyat (kesra) Sekretariat Daerah sebesar Rp 23.580.694.161 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 10.730.867.662.Jika anggaran untuk Instansi Vertikal atau Forkompinda dan Anggaran Bansos serta Normalisasi Saluran Di Tiadakan akan dapat mengatasi Persoalan Banjir di tengah Kota Dumai.
Walikota Dumai Paisal ketika di konfirmasi akhir tahun 2022 lalu , mengatakan agar memberi waktu hingga Maret 2023 untuk mengatasi persoalan banjir di tengah kota Dumai.Sepanjang tahun 2021- 2022, media ini gencar memberitakan banjir di tengah Kota Dumai.Di akhir tahun 2022, Pemko Dumai membuat Rumah Pompa dan Pintu Air, namun ada keterlambatan penyelesaian oleh Kontraktor Pelaksana. Dengan tergenangnya banjir di jalan raya, di tengah kecamatan Dumai Kota, rabu malam (22/3/2023) seperti Jalan Cempedak, Hasanuddin / Ombak, menggugah media ini untuk mengkritik Kebijakan Walikota Dumai terhadap Prioritas Anggaran Mengatasi banjir pada APBD Dumai 2023.Berapa besarannya ?
Anggaran terbesar di APBD Dumai Tahun 2023 di peroleh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 367.030.111.919 lalu di peringkat ke 2 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 332.196.871.480. Besarnya anggaran pada Dinas PUPR belum di ketahui berapa besar platform anggaran untuk mengatasi banjir di Kecamatan Dumai Kota.
Yang terkecil pagu Anggaran untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp 4.595.818.328. Anggaran untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan lebih kecil di bandingkan dengan pagu Anggaran Kecamatan.Dapat di katakan, Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bagaikan “anak tiri” di Pemko Dumai. Level setingkat Dinas anggarannya lebih rendah dari Kecamatan Medang Kampai sebesar Rp. 8.319.963.098.Sedangkan, Kecamatan lain memperoleh pagu anggaran rata-rata di atas Rp. 10 Miliar.(rh)
