Dumai- Beredar informasi seorang oknum wartawan di kota Dumai mencatut beberapa nama organisasi pers untuk suatu kegiatan usaha di Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.Oknum wartawan tersebut menjumpai salah seorang pemilik usaha, dengan bahasa, bahwa untuk meminta jatah bulanan media biar saya yang salurkan.Bahasa yang di sampaikan, bantuan kepada media di salurkan lewat ketua organisasi pers dan forum atau kelompok wartawan.Bantuan yang di sampaikan bukan kepada wartawan tapi melalui ketua organisasi pers atau forum. Setidaknya, ada 6 nama kelompok dan forum atau organisasi pers yang di sampaikan.Namun, seorang ketua organisasi pers ketika di konfirmasi mengatakan, saya tidak ada menelpon maupun menjumpai pemilik usaha di Bagan Besar, mungkin ada yang mencatut nama organisasi pers yang saya pegang, tegasnya.
Di tempat terpisah, seorang wartawan bersahaja di kota Dumai Ricky Hutagalung ketika di minta komentarnya terkait oknum wartawan yang mencatut nama organisasi pers untuk kegiatan usaha di Bagan Besar sangat prihatin.”Janganlah seolah bisa mengatur media di kota Dumai, urus saja media sendiri, dan jangan menyebut serta mencatut nama organisasi pers di kota Dumai.”Kalau anda butuh uang sampaikan saja kepada pemilik usaha, dengan membawa nama anda sendiri, jangan mencatut nama media lain apalagi menyebut nama organisasi pers lain yang tidak ada hubungan dengan anda, sarannya.
Di tambahkan Ricky, kritik yang di sampaikan dalam pemberitaan media sebagai sosial kontrol terhadap pemerintahan dan lembaga- lembaga negara serta penegakan hukum yang di jamin UU Pers Nomor : 40 tahun 1999. Sebaiknya, wartawan menjalin kemitraan dengan instansi pemerintahan dan swasta untuk menambah penghasilan , seperti kerjasama pemberitaan / infotorial, advetorial dan iklan.
Saat ini, tidak jamannya lagi wartawan membuat berita dengan tujuan objek yang di beritakan seolah merasa takut usahanya akan tutup.Apalagi bila unsurnya meminta uang dengan jumlah tertentu dan mengandung pemerasan. Wartawan yang profesional adalah menerbitkan berita sesuai fakta dan berimbang dengan menjunjung tinggi etika jurnalistik dan bukan menghukum kegiatan usaha orang benar atau salah, ungkap Ricky yang pernah membuat Laporan Polisi (LP) terkait kasus korupsi koran di Sekretariat DPRD Kota Dumai ke Tipikor Polres Dumai tahun 2013, sehingga 2 orang PNS Sekretariat DPRD Dumai masuk penjara.(putra)
