Dumai-Dugaan penyimpangan anggaran di Sekretariat DPRD Kota Dumai pada pos anggaran pemeliharaan kendaraan dinas jabatan unsur pimpinan DPRD Dumai yang di duga di pinjam pakaikan kepada pihak ke 3 perlu di usut tuntas. Hingga saat ini, keberadaan mobil dinas dan siapa pihak ke 3 yang memakai mobil tersebut masih di telusuri. Persoalan timbul karena anggaran pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional Sekretariat DPRD Kota Dumai tahun 2020 di keluarkan dan ini menjadi atensi 7 media yaitu Line Peristiwa, lnfestigasi, Kontras time, Riau Peristiwa, Tempo Riau, Pantau Riau dan Analis lndonesia.
Informasi yang di peroleh berupa data penganggaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Sekretariat DPRD Dumai tertera sebesar Rp. 848.620.000,00 setelah perubahan, dan realisasi sebesar Rp. 750.063.211,00 bertambah/ berkurang sebesar Rp. 98.556.789,00 dengan persentase 88,39 %.
Di kutip dari Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Dumai tahun 2021 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran (TA) 2020 yang baru di Paripurnakan beberapa waktu lalu pada Bab lll, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Sekretariat DPRD Dumai. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan item kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Dumai.
Anggaran yang di flothing seperti uraian di atas sangat fantastis dan timbul pertanyaan berapa indikator kinerja keluaran biaya, belum dapat di pastikan karena jumlah kendaraan dinas / operasional Sekretariat DPRD Kota Dumai sampai sekarang belum di dapat jumlah pastinya. Terkait hal tersebut, Sekretaris Dewan (Sekwan) Fridarson SH ketika di konfirmasi kamis, (22/07/2021) pukul 10.30 WIB mengatakan, “kalau jumlah pasti berapa persisnya saya lupa takut salah jawab pula, saya tanyakan sama pegawai yang tahu nanti akan saya kabari, kalau tidak salah yang ada sekarang mungkin 6 atau 7 unit kendaraan”, ujarnya. Di konfirmasi kembali ke dua kali senin (26/07/2021) pukul 15.00 WIB namun Sekretaris DPRD Dumai (Sekwan) Fridarson berkilah belum sempat mengambil data-data kendaraan dengan alasan masih sibuk.
Temuan kegiatan lain adalah penyediaan jasa pengamanan kantor sebesar Rp. 633.948.000,00 realisasi Rp. 617.217.970,00 atau setara 97,36% untuk TA 2020.Sebagai perbandingan, untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional di kutip dari LKPJ Walikota Dumai akhir tahun anggaran 2019, jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan sebesar Rp 1.095.826.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 777.711.250,00 atau sebesar 70,79%.
Dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah kendaraan operasional Dinas pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD dengan target 16 roda empat dan 7 roda dua atau capaian realisasi 100%. Bandingkan dengan tahun 2020 terserap anggaran Rp. 750.063.211,00 dengan indikator kinerja keluaran belum diketahui jumlah kendaraannya. Jika tahun 2019 terserap Rp. 777.711.250,00 dengan indikator jumlah kendaraan 16 unit kendaraan roda empat dan 7 roda dua. Selisih realisasi anggaran sekitar 27 jutaan namun indikator jumlah kendaraan menurut Sekwan tahun 2020 sebanyak 6 atau 7 unit sungguh jauh berbeda.
Jika timbul anggapan terjadi Mark up pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional di Sekretariat Dewan, maka layak untuk di usut oleh BPK RI.Untuk menyikapi temuan kasus ini, dalam waktu dekat akan menyurati BPK RI, bahwa kendaraan mobil dinas pimpinan DPRD Dumai tidak di ketahui keberadaannya.Jangan di anggarkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas atau operasional, unsur biaya di anggarkan, namun keberadaan mobil tidak jelas.Di samping itu, bila di anggarkan biaya pemeliharaan dan BBM ternyata kendaraan tersebut tidak nampak, berarti ke mana uang yang keluar dari anggaran ? (rh)
