JAKARTA – Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono menyebut sinergi dan kolaborasi program rehabilitasi mangrove dengan pemda, LSM dan masyarakat penting dilakukan.
“Ini tugas kita bersama.” kata dia dalam keterangannya, Minggu (25/4).
Hal serupa juga diserukan oleh Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat KLHK, Sri Handayaningsih dalam kegiatan roadshow mangrove BRGM.
“Pemulihan ekosistem mangrove, membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, tidak hanya mengandalkan sektor pemerintah, tapi kami juga mendorong sektor non pemerintah untuk dapat terlibat,” papar dia.
Di sisi lain, Datuk Darwis, Ketua Pengelola Wisata Hutan Bandar Bakau Kota Dumai, merupakan seorang pejuang konservasi hutan mangrove yang telah 22 tahun mengabdikan diri untuk melestarikan mangrove di Provinsi Riau.
Dia pun berhasil membuat kawasan mangrove menjadi salah satu alternatif wisata di Kota Dumai. “Target saya tiap penyelamat mangrove bisa mandiri dan sejahtera,” ungkap dia.
Tak hanya menanam dan merawat hutan mangrove, Darwis secara langsung turun tangan membangun dan mengajar para kelompok tani hutan untuk dapat menanam mangrove dengan baik dan benar.
Menurutnya menanam mangrove tak seharusnya hanya menjadi sarana pelestarian lingkungan, melainkan juga menjadi pelestarian budaya yang penting untuk dijaga keberlangsungannya.
“Pelestarian mangrove dan lingkungan seharusnya dikerjakan semua orang,” tambahnya pada saat berdiskusi dengan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau.
Pentingnya melestarikan kawasan mangrove sudah sangat disadari oleh masyarakat. Mengingat besarnya area yang hilang akibat abrasi air laut yang merugikan dan mengancam keberlangsungan pulau-pulau terluar di Indonesia.
Provinsi Riau sendiri menjadi salah satu area target rehabilitasi mangrove BRGM dengan luas area 155.540 hektar dari total 600 ribu hektar target rehabilitasi mangrove hingga tahun 2024.
Maka dari itu, BRGM berusaha mendorong dan memotivasi masyarakat yang sudah memiliki kepedulian untuk turut bekerjasama dalam upaya melestarikan mangrove dan menyelamatkan pulau-pulau yang terkena dampak abrasi air laut.
Mangrove juga memainkan peranan penting dalam pengendalian iklim dunia, sebagai ekosistem pesisir yang menyimpan karbon lebih besar dari hutan daratan.
Selain itu, tentunya bila mangrove itu lestari maka kesejahteraan masyarakat pun akan dapat meningkat. Jelaslah bahwa pekerjaan merehabilitasi mangrove menjadi hal yang sangat penting untuk dikerjakan semua pihak.
Kolaborasi 5 Kementerian
Hartono menyebut semuanya bisa berjalan baik di seluruh Indonesia, termasuk Riau, dalam 4 tahun ke depan. Percepatan rehabilitasi ini melibatkan sejumlah kementerian terkait.
“Ada lima kementerian, Pekerjaan Umum, Kementerian Desa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta KLHK,” terang Hartono.
Hartono menjelaskan, mangrove rusak karena adanya perambahan dan alih fungsi menjadi tambak ikan. Perambah biasanya menjadikan mangrove sebagai bahan dasar arang.
“Secara aturan perambahan harus dipidana, tapi tentu saja tidak dilakukan bagi seluruhnya karena di situlah ada perhutanan sosial sehingga masyarakat diberdayakan,” kata Hartono.
Dengan pemberdayaan ini, ekonomi masyarakat tetap terjamin dan kelestarian gambut terjaga dengan baik. Nantinya, masyarakat akan membuat program pemberdayaan yang anggarannya dibantu pemerintah.
Hanya saja, Hartono menyatakan tidak semua mangrove bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Ada pengecualian karena keberadaan mangrove untuk menjaga abrasi, menahan tsunami ataupun biota laut.
Hartono bersyukur restorasi mangrove tidak sesulit rehabilitasi gambut. Pasalnya sudah banyak komunitas ataupun kelompok tani penggiat ataupun pecinta ekosistem gambut. “Nanti akan berkolaborasi dengan semua pihak,” sebut Hartono.
